Tentang PPLN

Panitia Pemilihan Luar Negeri Dubai & Northern Emirates, selanjutnya disingkat PPLN Dubai adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Pemilihan Umum di Dubai dan Northern Emirates (Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah, Umm Al Quwain), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 Ayat 11.

PPLN Dubai bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2014 yang akan diadakan di Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Dubai pada tanggal 6 April 2014.

Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal (49) Tugas, wewenang, dan kewajiban PPLN meliputi:

a). membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

b). membentuk KPPSLN;

c). mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;

d). menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU;

e). melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;

f). melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;

g). mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;

h). menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;

i). menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;

j). melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

k). melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;

l). melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

m). melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.