Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) 2019 Dubai

Panwaslu Dubai dilantik di Dubai pada tanggal 17 Mei 2018 dengan merujuk ke Keputusan Ketua Bawaslu No. 0343/K.BAWASLU/HK.01.01/V/2018. Pelantikan dipimpin oleh Komisioner Bawaslu Pusat Ibu Ratna Dewi Pettalolo dan Bapak Muhammad Afifuddin, disaksikan Pejabat Konsul Jendral RI Dubai dan jajaran serta undangan terkait.

Adapun nama dan alamat hubung dari anggota-anggota Panwaslu LN Dubai yang telah dilantik adalah sebagai berikut:

No Nama Email Telepon
1 Muhammad Ruslailang Noertika Dgrusle1@gmail.com 0501697469
2 Ira Zuchriyah Djuchri, SH iramenichini@gmail.com 0501403500
3 Novita Anggraeni Novita.anggraini@gmail.com 0528778089
Sri Siti Nuryani – Kepala Sekretariat 0567292470

Bawaslu dan Pelaksana KJRI berfoto bersama Panwaslu Dubai sesaat setelah pelantikan. Dari Kiri-ke-kanan: Ibu Ira Zuchriyah (Panwaslu Dubai), Bpk Bambang P Hutama (Pelaksana KonjenRI Dubai), Bpk Gunawan Suswantoro (Sekjen Bawaslu), Ibu Ratna Dewi Pettalolo (Komisioner Bawaslu), Bpk Mochammad Afifuddin (Komisioner Bawaslu), Bpk Muhammad Ruslailang (Panwaslu Dubai) dan Ibu Novita Anggraini (Panwaslu Dubai)

Tugas Wewenang Dan Kewajiban Panwaslu LN (Luar Negeri). Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. Jumlah anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang.

Tugas Panwaslu LN (Luar Negeri)

  1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Iuar negeri, yang terdiri atas:
    • Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap;
    • Pelaksanaan kampanye di luar negeri;
    • Pengawasan terhadap logistik Pemilu pendistribusiannya di luar negeri;
    • Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPSLN;
    • Pengawasan terhadap berita acara penghitungan dan sertifikat hasil penghitungan suara;
    • Proses rekapitutasi suara yang dilakukan oleh PPLN dari seluruh TPSLN;
    • Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN;
    • Pengumuman hasil perhitungan suara dari TPSLN yang ditempelkan di sekretariat Panwaslu LN; dan proses suara
    • Pergerakan surat suara dati TPSLN sampai ke PPLN
    • Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
  2. Mencegah terjadinya praktik politik uang di luar negeri;
  3. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  4. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri; dan
  6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Panwaslu LN (Luar Negeri)

  1. Menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Bawaslu;
  2. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu;
  3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti;
  4. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di luar negeri serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
  5. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
  6. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Panwaslu LN (Luar Negeri)

  1. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
  2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
  3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri; dan
  4. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Referensi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 111, 112 Dan 113

 

Posted in 2019, Berita Pemilu 2019